Lembaga Swadaya Masyarakat
Indonesia for Global Justice (IGJ) mengingatkan agar pemerintah jangan
sampai membiarkan berbagai pihak asing menguasai sektor kelautan dan
perikanan di dalam negeri.
"Industrialisasi
perikanan memperluas penguasaan asing dari sektor hulu hingga hilir,"
kata Direktur Eksekutif IGJ, M Riza Damanik, kepada Antara di Jakarta,
Selasa.
Selain itu, ujar dia, pihak asing juga dinilai berkontribusi besar terhadap menjamurnya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, tingginya angka impor, bahkan juga dapat membuat kualitas hidup rakyat yang menggantungkan hidupnya di sektor kelautan dan perikanan semakin rendah.
Menurut Riza, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai perpanjangan tangan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan dinilai tidak percaya dengan kekuatan dalam negeri.
Ia berpendapat, hal itu terindikasi dari berbagai kebijakan yang memberikan insentif kepada asing untuk mengelola sektor hulu hingga hilir perikanan di Indonesia.
Sebelumnya, pengamat ekonomi dan juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani, mengatakan bahwa banyak investor asing yang masih belum berinvestasi untuk sektor riil di Indonesia.
"Indonesia akan tetap menarik bagi para investor untuk menaruh uangnya di Indonesia. Namun, untuk sektor riil masih banyak kendala dalam kebijakan kita," kata Aviliani, di Jakarta, Senin (28/1).
Aviliani menjelaskan bahwa banyak perubahan-perubahan kebijakan yang tidak mengantisipasi para investor sehingga para investor yang menanyakan tentang kepastian hukum di Indonesia.
"Hal tersebut mengakibatkan banyak investor yang menaruh uangnya di pasar modal, dan hal itu harus dikurangi," katanya.
Sumber: http://www.analisadaily.com/news/read/2013/02/27/110720/igj_jangan_biarkan_asing_kuasai_sektor_perikanan/#.US1dtHm-X-Q
Selain itu, ujar dia, pihak asing juga dinilai berkontribusi besar terhadap menjamurnya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, tingginya angka impor, bahkan juga dapat membuat kualitas hidup rakyat yang menggantungkan hidupnya di sektor kelautan dan perikanan semakin rendah.
Menurut Riza, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai perpanjangan tangan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan dinilai tidak percaya dengan kekuatan dalam negeri.
Ia berpendapat, hal itu terindikasi dari berbagai kebijakan yang memberikan insentif kepada asing untuk mengelola sektor hulu hingga hilir perikanan di Indonesia.
Sebelumnya, pengamat ekonomi dan juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani, mengatakan bahwa banyak investor asing yang masih belum berinvestasi untuk sektor riil di Indonesia.
"Indonesia akan tetap menarik bagi para investor untuk menaruh uangnya di Indonesia. Namun, untuk sektor riil masih banyak kendala dalam kebijakan kita," kata Aviliani, di Jakarta, Senin (28/1).
Aviliani menjelaskan bahwa banyak perubahan-perubahan kebijakan yang tidak mengantisipasi para investor sehingga para investor yang menanyakan tentang kepastian hukum di Indonesia.
"Hal tersebut mengakibatkan banyak investor yang menaruh uangnya di pasar modal, dan hal itu harus dikurangi," katanya.
Sumber: http://www.analisadaily.com/news/read/2013/02/27/110720/igj_jangan_biarkan_asing_kuasai_sektor_perikanan/#.US1dtHm-X-Q
Tidak ada komentar:
Posting Komentar